Kediri – Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana mendorong adanya perbaikan data kemiskinan demi memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) bisa lebih tepat sasaran. Langkah krusial yang ditekankan adalah mengandalkan metode pendataan dari bawah atau bottom up dengan menggandeng ketua Rukun Tetangga (RT) yang paham betul situasi ekonomi warga di wilayahnya.
Langkah perbaikan ini mendesak dilakukan Pemkab Kediri karena masih dijumpainya ketidakcocokan antara data desil dan realitas ekonomi warga. Kondisi tersebut membuat data acuan untuk distribusi bansos harus segera dikoreksi agar selaras dengan situasi di lapangan.
Mas Dhito menyampaikan bahwa pembenahan data ini tidak bisa dibebankan sepenuhnya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Walau pencatatan administrasi kependudukan kini bergeser ke arah digital, peran aktif masyarakat tetap esensial untuk menjamin keakuratan penerima bantuan.
“Bahwa sekarang dilakukan pendataan kependudukan secara digital, (tapi) untuk memperbaiki ketepatan bantuan sosial dan sebagainya itu tidak bisa dilakukan oleh Dinas Dukcapil sendiri,” kata Mas Dhito.
Sebagai bagian dari ikhtiar tersebut, Pemkab Kediri menggenjot percepatan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Berdasarkan catatan hingga 28 Oktober 2026, sudah ada 54.605 warga yang merampungkan aktivasi IKD.
Langkah ini juga berjalan berdampingan dengan pembentukan agen perlindungan sosial (Perlinsos). Tercatat ada lebih dari 5.000 orang yang bergabung menjadi agen Perlinsos untuk mendampingi warga dalam mengusulkan nama-nama yang dinilai layak menerima bantuan.
Mas Dhito menegaskan, proses pendataan bansos wajib berpijak pada kondisi faktual di tengah masyarakat. Pengusulan serta koreksi data pun harus bersih dari unsur kedekatan personal, rasa suka, ataupun ketidaksukaan terhadap individu tertentu.
Peran para ketua RT dan RW dipandang sangat vital lantaran mereka memegang kendali informasi terkait kondisi sosial dan ekonomi tetangga di sekitarnya.
“Saya berharap RT/RW ini bisa membantu kami melakukan koreksi bantuan sosial yang mana saat ini banyak juga desil yang tertukar,” tandasnya.
Lewat perbaikan data serta pelibatan langsung warga ini, Pemkab Kediri menaruh asa agar distribusi bansos bisa tepat sasaran dan diterima langsung oleh masyarakat yang memang berhak. (AB)
