Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK) resmi dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto saat beliau hadir dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) bertempat di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, pada hari Kamis, 22 Oktober 2026. Lahirnya dewan ini menandai adanya pergeseran fokus kebijakan yang awalnya berfokus pada akses layanan keuangan kini meluas ke arah kesejahteraan keuangan keluarga.
Peresmian tersebut ditandai dengan aksi tekan tombol sirene yang dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo. Beliau didampingi oleh sejumlah pejabat tinggi yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi, serta Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti.
“Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini, Kamis, 22 Oktober 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini saya resmikan pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan,” ucap Presiden.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memaparkan dalam laporan bahwa transformasi kelembagaan ini berasal dari Dewan Nasional Keuangan Inklusif yang merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2026. Penyesuaian orientasi kebijakan ini dibuat agar kondisi keuangan keluarga bisa dijangkau secara lebih komprehensif.
“Kalau Dewan Nasional Keuangan Inklusif hanya inclusivity, Pak, hanya keterlibatan masyarakat mempunyai rekening. Tetapi Bapak Presiden sudah merubah orientasinya menjadi kesejahteraan keuangan keluarga, Pak,” jelas Menko Airlangga.
Menko Airlangga menilai bahwa keluarga dipilih sebagai pusat perhatian sebab mereka merupakan unit ekonomi paling dasar dalam kehidupan bermasyarakat. Melalui langkah tersebut, program keuangan dan layanannya diarahkan agar bisa dirasakan langsung pada skala rumah tangga.
“Jadi kalau kita bicara ekonomi makro, yang diluncurkan Pak Presiden di sini adalah keluarga per keluarga. Ekonomi terkecil di masyarakat kita adalah ekonomi keluarga,” terangnya.
Berdasarkan data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan OJK tahun 2026 yang dilaporkan Menko Airlangga, tingkat inklusi keuangan di Indonesia menyentuh angka 93,61 persen dan tingkat literasi keuangan berada di angka 69,57 persen.
Ia juga menerangkan bahwa posisi ketua dewan dipegang langsung oleh Presiden Prabowo, sementara Menko Perekonomian bertindak sebagai ketua harian. Susunan kepengurusan ini juga menggandeng OJK, Bank Indonesia, Kementerian Dalam Negeri, beserta Kementerian Keuangan, dan beberapa menteri yang masuk sebagai anggota.
Dalam implementasinya, Menko Airlangga menyebutkan bahwa fokus utama diarahkan kepada kualitas kondisi keuangan atau financial wellness, kemampuan bertahan dari guncangan atau financial resilience, serta terciptanya rasa aman saat mengelola keuangan atau financial security. Di samping itu, pemerintah telah merancang strategi nasional untuk kesejahteraan keluarga, di mana penerapan di tingkat daerah berfokus pada peningkatan literasi keuangan serta pembiayaan UMKM.
Jakarta, 22 Oktober 2026
Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden
Website: https://www.presidenri.go.id
YouTube: Sekretariat Presiden
Instagram: sekretariat.presiden
