Pemkab Kediri menyatakan dukungannya terhadap upaya memperluas akses layanan keuangan bagi warga, yang mencakup kemudahan pembiayaan bisnis sampai kepemilikan rekening tabungan di bank.
Pernyataan itu diutarakan Wakil Bupati Kediri Dewi Mariya Ulfa ketika ikut serta dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Tahun 2026 yang berlangsung di JIExpo Kemayoran, Jakarta, pada Kamis (22/10). Dirinya datang untuk menggantikan Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana.
Mbak Dewi menjelaskan bahwa forum Rakornas tersebut menyoroti berbagai pencapaian serta program dalam memperluas akses finansial, mencakup pembiayaan bagi para pelaku usaha serta kepemilikan rekening bagi masyarakat umum beserta para pelajar.
“Harapannya, semakin banyak masyarakat, terutama yang memiliki usaha, bisa memanfaatkan fasilitas kredit untuk mengembangkan usahanya,” kata.
Di samping pembiayaan usaha, Mbak Dewi turut menyoroti krusialnya kepemilikan rekening atas nama pribadi, khususnya demi kepentingan penyaluran bantuan. Upaya ini diyakini mampu menjadikan proses transaksi jauh lebih aman sekaligus menekan potensi terjadinya penyalahgunaan.
"Masyarakat juga diharapkan semakin cermat dalam memilih lembaga keuangan resmi dan menghindari tawaran investasi ilegal yang berpotensi menimbulkan kerugian," harapnya.
Dalam acara Rakornas tersebut, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi memaparkan bahwa saat ini Indonesia telah membentuk sebanyak 552 TPAKD yang tersebar di wilayah provinsi, kabupaten, hingga kota.
Sepanjang tahun 2026, tingkat literasi keuangan secara nasional tercatat menyentuh angka 69 persen, sementara tingkat inklusi keuangan sudah sukses melewati angka 93 persen.
Presiden RI Prabowo Subianto pada kesempatan yang sama menyampaikan apresiasi atas sinergi yang terjalin antara OJK, jajaran pemda, Bank Indonesia, serta berbagai pihak terkait dalam upaya memperluas akses finansial masyarakat.
Prabowo turut mengingatkan betapa pentingnya fungsi pemerintah dari pusat sampai daerah untuk mengelola segala kekayaan serta sumber daya alam Indonesia demi mewujudkan kemakmuran rakyat.
“Kita harus tahu tanggung jawab kita terhadap rakyat. Pemerintah itu bekerja untuk rakyat. Kita akan fokus meningkatkan ekonomi. Tidak hanya dari atas, kita mau menggerakkan ekonomi dari bawah, dari daerah-daerah, dan semua daerah akan kita bangun,” tegasnya.
Lewat kesempatan itu pula, Presiden secara resmi mengukuhkan pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK) serta meluncurkan peta jalan atau roadmap TPAKD 2026–2030 sebagai pedoman dalam memperkuat akses keuangan di berbagai daerah.
