Pemerintah Kabupaten Kediri berkomitmen menjaga agar program pembangunan serta pelayanan publik tetap berjalan optimal di tengah kendala keterbatasan fiskal, dengan memfokuskan anggaran tahun 2027 pada berbagai program yang bersentuhan langsung dengan warga.
Pernyataan tersebut diungkapkan oleh Wakil Bupati Kediri Dewi Mariya Ulfa saat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kediri pada hari Selasa (3/11/2026). Agenda rapat paripurna ini berfokus pada penyampaian jawaban Pemda terhadap pandangan umum fraksi-fraksi mengenai APBD Tahun Anggaran 2027.
Pada momen tersebut, Mbak Dewi menyampaikan apresiasi atas seluruh masukan serta rekomendasi yang diberikan oleh ketujuh fraksi DPRD, yang bakal dijadikan bahan untuk menyempurnakan kebijakan anggaran agar kian tepat sasaran dan berfaedah nyata bagi publik.
Pemkab Kediri telah mematok sejumlah prioritas pembangunan untuk tahun 2027, mencakup peningkatan mutu pendidikan serta kesehatan, penguatan UMKM dan pemerataan ekonomi, pengembangan sektor pariwisata beserta ekonomi kreatif, pembangunan infrastruktur dasar, digitalisasi pelayanan publik, hingga pelestarian lingkungan.
“Dari sisi pendapatan, pemerintah akan memperkuat kemandirian fiskal melalui optimalisasi PAD, pemutakhiran data wajib pajak, peningkatan kepatuhan pembayaran, digitalisasi pelayanan, hingga pengelolaan BUMD,” katanya.
Di sisi lain, alokasi belanja daerah diproyeksikan ke program-program produktif yang langsung menyentuh kebutuhan warga. Pemkab Kediri pun menjamin penyaluran bantuan sosial tepat sasaran lewat proses validasi serta pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Dalam sektor pendidikan, anggaran beasiswa program Kediri Berbudaya disiapkan senilai Rp30 miliar tiap tahunnya, dibarengi dengan kegiatan pembangunan serta perbaikan gedung sekolah.
Sedangkan pada bidang kesehatan, mutu layanan di Puskesmas terus digenjot, termasuk mengubah status Puskesmas rawat jalan menjadi rawat inap.
“Di bidang infrastruktur, penanganan jalan kabupaten, jembatan, irigasi, dan penyediaan air bersih dilakukan berdasarkan tingkat kerusakan, konektivitas wilayah, serta kebutuhan masyarakat,” tambahnya.
Mbak Dewi menambahkan bahwa untuk sektor ekonomi, pihak pemerintah turut menggenjot hilirisasi produk unggulan daerah demi mendongkrak daya saing dan nilai tambah. Langkah tersebut diwujudkan lewat penyediaan fasilitas pengolahan padi yang meliputi dryer, huller, serta gudang di BPP Purwoasri serta menggandeng kerja sama bersama Food Station Jakarta.
