Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana memastikan bahwa dirinya tidak akan memberikan toleransi kepada siapa pun yang melakukan perundungan di wilayah Kabupaten Kediri. Perlu ada langkah nyata untuk mencegah serta menekan angka kasus ini.
Mas Dhito menyebutkan bahwa dampak perundungan terhadap korban itu amat parah. Oleh karena itu, para pelakunya layak menerima hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.
Selain proses hukum, sanksi bagi pelajar yang terbukti melakukan perundungan di sekolah bisa berupa skorsing hingga dikeluarkan atau drop out (DO) supaya ada efek jera.
“Kita tidak menutup kemungkinan untuk memberikan sanksi berat, kita bisa DO, atau skors dengan pendampingan khusus,” tegas Mas Dhito, Senin (26/10/2026).
Lebih lanjut, Mas Dhito berpendapat bahwa perundungan bisa dicegah lewat pengawasan anak yang konsisten, baik ketika mereka berada di rumah maupun di sekolah. Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Kediri tidak mampu bekerja sendirian karena peran orang tua serta guru amat penting.
“Sebenarnya bicara bulyying, ada dua sosok yang punya peran besar untuk menyelesaikan, pertama orang tua dan yang kedua adalah guru,” terang Mas Dhito.
Kompetensi serta kapasitas tenaga pendidik, imbuh Mas Dhito, turut memegang peran kunci untuk mencegah perundungan. Makanya, dalam kurun waktu dua tahun belakangan, Pemkab Kediri aktif menjalankan profiling guru.
Lewat proses profiling tersebut, Mas Dhito menjelaskan bahwa pihak pemkab dapat merumuskan kebijakan peningkatan kualitas dan kemampuan guru secara lebih tepat sasaran.
“Guru harus memahami treatment terhadap bullying,” jelas Mas Dhito.
Meskipun kejadian perundungan sempat muncul di berbagai daerah lain, bupati yang mengenakan kacamata ini tetap optimis bahwa masyarakat serta para pelajar di Kabupaten Kediri masih cukup bisa menjaga diri agar tidak melakukan aksi tersebut.
Tidak lupa, Mas Dhito berpesan kepada seluruh pelajar di daerahnya supaya senantiasa menciptakan suasana belajar yang nyaman. Salah satu caranya adalah dengan saling menghormati antarsesama.
