Ada sebanyak 78 gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Kediri yang sudah mulai berjalan. Kehadiran koperasi ini difungsikan sebagai pusat ekonomi di desa serta sarana pendukung pemerintah untuk menyalurkan barang subsidi dan bantuan sosial.
Pihak Pemkab Kediri berkomitmen penuh dalam mengawal program andalan Presiden Prabowo Subianto tersebut, termasuk urusan penyediaan lahan untuk pembangunan gerai KDKMP.
Mas Dhito juga menegaskan bahwa keberadaan KDKMP di setiap wilayah desa atau kelurahan sama sekali tidak bertujuan menyaingi usaha warga setempat. Fungsi utamanya adalah sebagai fasilitas resmi pemerintah dalam menyalurkan aneka kebutuhan bersubsidi, mulai dari pupuk, gas melon atau elpiji 3 kg, hingga sembako.
“Bukan untuk bersaing, tapi untuk kebutuhan subsidi masyarakat nantinya dicukupi dari koperasi (KDKMP) ini,” kata Mas Dhito usai mendampingi Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan memantau operasionalisasi KDKMP Sonorejo, Kecamatan Grogol pada Kamis (15/10).
Selain mendistribusikan barang subsidi, koperasi ini turut disiapkan untuk menyalurkan program bansos. KDKMP pun bakal dihubungkan dengan gerai perbankan serta layanan permodalan usaha PNM Mekaar yang menawarkan bunga rendah.
Secara keseluruhan di Kabupaten Kediri, dari total 344 desa/kelurahan, sudah ada 343 gerai KDKMP yang pembangunannya rampung 100 persen. Dari fasilitas yang telah berdiri itu, pengecekan penting yang turut dilakukan mencakup aspek kelengkapan Sertifikat Laik Fungsi (SLF).
“Hari ini yang kita cek SLF-nya. Karena ini program prioritas Bapak Presiden, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan perizinan dan sebagainya tentu harus tertib, itu pasti,” ungkapnya.
Pada kesempatan yang sama, Menko Pangan Zulkifli Hasan menyatakan bahwa keberadaan KDKMP diharapkan mampu mencegah terjadinya kebocoran distribusi barang subsidi pemerintah. Penyaluran bantuan dipastikan bisa lebih tepat sasaran karena langsung diterima oleh masyarakat yang berhak.
Zulkifli menambahkan, selain berfungsi untuk menyalurkan bansos seperti PKH dan barang subsidi, KDKMP juga berperan sebagai offtaker yang siap menampung hasil tani warga desa. Contohnya apabila harga jual gabah di bawah standar ketetapan pemerintah yakni Rp6.500/kg, pihak koperasi yang akan membelinya.
“Ini semualah yang diprogramkan Bapak Presiden agar tiap desa itu ada pusat pertumbuhan ekonomi sehingga desa maju dan berkembang,” terangnya.
