Pemerintah Kabupaten Kediri terus memperkuat tekadnya dalam menciptakan sistem pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan fokus pada mutu pelayanan publik.
Hal tersebut ditegaskan lewat acara deklarasi penguatan komitmen bersama serta sosialisasi pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang berlangsung di Ruang Tegowangi BKAD pada Selasa (6/10).
Mewakili Bupati Hanindhito Himawan Pramana, Wakil Bupati Kediri Dewi Mariya Ulfa menyatakan bahwa langkah ini merupakan cara strategis untuk merealisasikan komitmen tersebut.
"Komitmen tersebut harus dimulai dari jajaran pimpinan dan menjadi keteladanan bagi seluruh aparatur," ujarnya.
Mbak Dewi juga menjelaskan bahwa pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM ini bertujuan untuk menekan dan menghindari potensi korupsi, gratifikasi, benturan kepentingan, serta berbagai pelanggaran integritas lain.
Di sisi lain, Inspektur Inspektorat Kabupaten Kediri Wirawan menjelaskan bahwa kegiatan ini dirancang agar para aparatur semakin paham mengenai konsep serta tahapan pelaksanaannya.
"Yang paling penting adalah adanya perubahan pola pikir, budaya kerja, serta komitmen nyata dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat," terang Wirawan.
Memasuki tahun 2026, Pemkab Kediri kembali menyiapkan beberapa perangkat daerah serta unit layanan untuk didorong dalam pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM.
Upaya ini juga menjadi kelanjutan dari program pembangunan zona integritas yang telah dijalankan Pemkab Kediri semenjak tahun 2018.
Tinggalkan Balasan